Dhaka, Bangladesh – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan teknis kepada pemerintah transisi Bangladesh dalam mendokumentasikan kekejaman yang terjadi selama rezim mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Kekejaman tersebut terutama ditujukan terhadap kelompok-kelompok religius-politik yang melakukan protes.
Penasihat Utama Muhammad Yunus, yang memimpin setelah Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri ke India pada Agustus tahun lalu, menekankan pentingnya dokumentasi yang akurat.
“Tanpa dokumentasi yang tepat, sulit untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan bagi korban,” ujar Yunus dalam pertemuan dengan perwakilan PBB di Dhaka.
Baca Juga: Penjajah Israel Blokir Bantuan ke Gaza Usai Fase Pertama Gencatan Senjata Berakhir
Kekerasan terhadap Kelompok Islam
Yunus meminta agar PBB membantu mendokumentasikan beberapa peristiwa penting, termasuk tindakan keras terhadap pengunjuk rasa dari Hefazat-e-Islam di Motijheel, Dhaka, pada 2013.
Saat itu, setidaknya 61 orang tewas setelah aparat keamanan membubarkan ratusan ribu pendukung Hefazat-e-Islam, sebuah kelompok Islam non-politik.
Selain itu, Yunus juga menyoroti kekerasan yang terjadi setelah putusan pengadilan terhadap Delwar Hossain Sayeedi, pemimpin utama Jamaat-e-Islami.
Pada 2013, setidaknya 78 orang tewas dalam bentrokan antara pendukung Sayeedi dan polisi. Sayeedi sendiri meninggal dalam tahanan pada Agustus 2023.
Pengadilan Kejahatan Internasional yang mengadili Sayeedi juga dikritik oleh kelompok hak asasi manusia global karena dianggap tidak memenuhi standar persidangan yang adil.
PBB Siap Berikan Dukungan Teknis
Gwyn Lewis, Koordinator Residen PBB di Bangladesh, menyatakan bahwa PBB siap memberikan bantuan teknis dan meningkatkan kapasitas masyarakat Bangladesh dalam mendokumentasikan insiden-insiden tersebut. “Ini adalah bagian dari proses penyembuhan dan penegakan kebenaran,” kata Lewis.
Lewis juga menginformasikan bahwa Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, akan memaparkan temuan-temuan terkait pelanggaran HAM di Bangladesh pada sidang ke-55 Dewan Hak Asasi Manusia pada 5 Maret mendatang.
Laporan PBB: 1.400 Tewas dalam Protes 2023
Awal Februari 2024, kantor Volker Turk merilis laporan pencarian fakta yang mengungkap bahwa sekitar 1.400 orang tewas selama protes besar-besaran pada Juli-Agustus 2023.
Sebanyak 13% dari korban adalah anak-anak. Laporan tersebut juga menuduh Sheikh Hasina dan partai Liga Awami-nya terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.
Krisis Rohingya: Bantuan Menipis, PBB Khawatir
Selain isu kekejaman masa lalu, Lewis juga menyoroti krisis kemanusiaan yang dihadapi pengungsi Rohingya di Bangladesh. Setiap bulan, dibutuhkan $15 juta hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pasokan makanan, bagi lebih dari 1,2 juta Rohingya yang tinggal di Cox’s Bazar.
“Kami sangat khawatir dengan situasi keuangan. Bantuan global semakin menipis, sementara kebutuhan terus meningkat,” ujar Lewis.
Lewis berharap kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ke Bangladesh pada 13-16 Maret mendatang dapat mengembalikan perhatian dunia terhadap krisis Rohingya.
Jangan Lewatkan: Turkiye dan Inggris Gelar Pertemuan di Ankara Bahas Masa Depan Suriah
Menuju Keadilan dan Rekonsiliasi
Dokumentasi yang komprehensif diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang.
Dengan dukungan PBB, Bangladesh berupaya membangun rekonsiliasi nasional sambil mempertahankan transparansi dan akuntabilitas.
sumber: TRT World.
