Kairo, 4 Maret 2025 – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat Liga Arab di Kairo pada Selasa (4/3) secara resmi mengadopsi rencana Mesir untuk rekonstruksi Jalur Gaza, sekaligus menolak keras usulan Presiden AS Donald Trump yang ingin memindahkan sekitar 2 juta warga Palestina dari wilayah tersebut.
Rencana Mesir, yang terdiri dari 112 halaman, menitikberatkan pada pembangunan kembali Gaza tanpa menggusur penduduknya dan mendukung solusi dua negara.
Penolakan terhadap Visi Trump
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dalam pidato pembukaan KTT, mengatakan bahwa Gaza adalah “bagian integral dari wilayah Palestina” dan menyerukan pembentukan komite teknokrat independen untuk mengelola rekonstruksi.
“Kami menolak segala bentuk pemindahan warga Palestina dari tanah mereka,” tegasnya, merujuk pada usulan Trump yang mencakup pengambilalihan Gaza oleh AS serta relokasi warga ke Mesir dan Yordania.
Rencana Trump, yang diumumkan Februari 2025, memicu kemarahan dunia Arab dan disebut PBB sebagai bentuk “pembersihan etnis.”
Baca Juga: Para Pemimpin Arab Berkumpul di Kairo untuk Bahas Krisis Palestina
Rencana Rekonstruksi Tiga Fase
Menurut laporan Reuters, rencana Mesir terdiri dari tiga fase dengan biaya diperkirakan USD 53,2 miliar selama 3-5 tahun, sesuai estimasi Bank Dunia.
Fase pertama mencakup pembersihan puing dan penyediaan tempat tinggal sementara dalam enam bulan. Fase kedua akan fokus pada penggalangan dana internasional, sementara fase ketiga melibatkan perencanaan kota dan kembalinya Otoritas Palestina (PA) ke Gaza setelah masa transisi.
Dukungan dan Penyelidikan Hukum
Anadolu Agency melaporkan bahwa Hamas menyambut baik keputusan ini dan memuji seruan KTT untuk memboikot Israel secara ekonomi dan politik.
Sementara itu, Al Jazeera English menyebutkan bahwa KTT menugaskan komite hukum Arab untuk menyelidiki apakah usulan Trump dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum internasional.
Mesir kini berupaya menggalang dukungan finansial dari negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, untuk mendanai proyek ini.
Tantangan di Depan
Tantangan besar masih menghadang implementasi rencana ini. Israel menolak keterlibatan Hamas atau PA dalam tata kelola Gaza pasca-rekonstruksi, sementara AS menyatakan keraguan terhadap peran kelompok militan tersebut.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menegaskan bahwa Uni Eropa akan menjadi mitra kunci. Para analis menilai keberhasilan rencana ini bergantung pada solidaritas Arab serta kemampuan mengatasi hambatan pendanaan dan tekanan politik dari Israel dan AS.
Jangan Lewatkan: Mengapa Warga Swedia Setia Mendukung Palestina?
Harapan Jangka Panjang
Jika berhasil, rekonstruksi Gaza bisa menjadi model baru untuk pemulihan pasca-konflik di Timur Tengah. Namun, kegagalan berisiko memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah yang telah hancur akibat konflik berkepanjangan.
