Konflik antara suku Kurdi dan pemerintah Turkiye, yang telah berlangsung puluhan tahun, memasuki fase baru pada awal 2025.
Pada Februari 2025, Abdullah Öcalan, pendiri Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dipenjara sejak 1999, mengeluarkan seruan bersejarah dari balik jeruji besi. Ia meminta kelompoknya untuk meletakkan senjata dan membubarkan diri demi mencapai solusi damai berbasis demokrasi.
Seruan ini direspons PKK dengan gencatan senjata, meski mereka mensyaratkan pelonggaran kondisi penahanan Öcalan agar ia dapat memimpin proses perdamaian secara langsung.
Pemerintah Turkiye, di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan, menyambut seruan ini sebagai peluang untuk mengakhiri konflik yang telah merenggut ribuan nyawa. Erdoğan menyebut momen ini sebagai awal “era baru” perdamaian.
Baca Juga: PKK di Ambang Pembubaran: Tekanan Turkiye dan Implikasi Global
Latar Belakang Historis: Akar Konflik Kurdi-Turkiye
Konflik antara suku Kurdi dan pemerintah Turkiye berakar dari keruntuhan khilafah Utsmaniyah yang kemudian berubah menjadi negara Republik Turki pada 1922.
Mustafa Kemal Atatürk, pendiri negara nasionalis Turki, menerapkan kebijakan sekularisasi yang menghapus simbol-simbol keagamaan—langkah yang dianggap merugikan masyarakat Kurdi yang mayoritas religius.
Pemerintah juga menekan identitas etnis Kurdi dengan melarang penggunaan bahasa Kurdi, pakaian tradisional, dan bahkan menyebut mereka sebagai “Turkiye Pegunungan” untuk menghapus eksistensi budaya mereka.
Pemberontakan pertama yang signifikan terjadi pada 1925, dipimpin oleh Sheikh Said, yang menuntut kemerdekaan Kurdistan. Pemberontakan ini ditumpas dengan keras. Pemberontakan lain terjadi di Ararat dan Dersim pada 1930-an.
Ketegangan mencapai puncaknya pada 1978, ketika Öcalan mendirikan PKK, sebuah organisasi separatis yang memperjuangkan hak politik, budaya, dan pendirian negara Kurdi.
Sejak 1984, PKK melancarkan pemberontakan bersenjata melawan Turki, memperpanjang konflik yang ditandai oleh penindasan budaya, marginalisasi politik, dan ketimpangan ekonomi di wilayah Kurdi yang kaya sumber daya seperti minyak dan gas.
Pendekatan Islam Erdoğan dan Penolakan PKK
Sejak berkuasa pada 2003 melalui Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Erdoğan menggunakan pendekatan Islam untuk merangkul suku Kurdi. Namun, pendekatan ini ditolak keras oleh PKK dan sebagian besar suku Kurdi.
PKK, yang berideologi sekuler dengan pengaruh Marxisme-Leninisme, memprioritaskan nasionalisme Kurdi dan otonomi politik ketimbang persatuan berbasis Islam yang ditawarkan Erdoğan.
Bagi PKK, identitas Islam yang diusung Erdoğan tidak relevan dengan perjuangan mereka untuk pengakuan budaya dan keadilan sosial.
Para pemberontak memandang konflik Kurdi vs Turki ini lebih tentang identitas etnis daripada agama.
Geopolitik: Peran Negara Tetangga dan Israel
Konflik Kurdi-Turki kian rumit, ketika negara-negara tetangga dan aktor internasional (AS dan Rusia) ikut campur. Irak, Iran, dan Suriah secara historis memainkan peran penting dalam mendukung PKK, didorong oleh kepentingan geopolitik untuk melemahkan Turkiye dan menjaga keseimbangan kekuatan di Timur Tengah.
Pada 1990-an, Suriah melindungi PKK ketika hubungan Turkiye dengan Israel memburuk, menjadikan kelompok ini sebagai alat politik regional.
Dalam perang sipil Suriah, pasukan Kurdi mendapat dukungan dari AS untuk melawan ISIS. Dukungan ini secara tidak langsung memperkuat posisi mereka dan memicu ketegangan AS dengan Ankara.
Rezim penjajah Israel juga muncul sebagai aktor yang semakin relevan, terutama setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Dengan Assad tidak lagi berkuasa, penjajah Israel melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya di Suriah dan melemahkan musuh-musuh regionalnya, termasuk Turkiye.
Penjajah Israel dilaporkan mulai menyokong PKK dan kelompok Kurdi terkait, seperti Unit Perlindungan Rakyat (YPG) di Suriah utara, dengan bantuan intelijen, senjata ringan, dan dukungan logistik.
Langkah ini bertujuan untuk menekan Turkiye, yang dianggap penjajah Israel sebagai rival geopolitik karena dukungannya terhadap kelompok Islamis seperti Hamas dan hubungannya yang erat dengan Iran. Dukungan penjajah Israel ini memperumit dinamika konflik, karena solidaritas etnis Kurdi lintas batas dan permainan geopolitik saling bertautan.
Jangan Lewatkan: Turkiye dan Indonesia Sepakat Perluas Kerja Sama Pertahanan, Dukung Kolaborasi Strategis
Tantangan dan Peluang Penyelesaian Damai
Kembali ke 2025, seruan Öcalan menawarkan harapan baru untuk penyelesaian damai. Pemerintah Turkiye menyambut inisiatif ini sebagai peluang bersejarah, dengan langkah awal berupa dialog dan kesiapan untuk negosiasi, meskipun tetap waspada terhadap potensi kegagalan.
Namun, keberhasilan bergantung pada beberapa faktor kritis: pelucutan senjata yang konsisten, inklusivitas dalam negosiasi, dan kemungkinan pelonggaran kondisi Öcalan sebagai bagian dari proses damai.
Bagi Turkiye, penyelesaian ideal adalah menjaga keutuhan nasional sambil mengintegrasikan Kurdi tanpa mengorbankan stabilitas. Sementara bagi Kurdi, perdamaian harus mencakup pengakuan identitas budaya dan hak politik.
Tantangan seperti syarat pembebasan Öcalan, ketidakpercayaan mendalam, dan campur tangan eksternal—termasuk dukungan penjajah Israel terhadap PKK—masih menghambat. Namun, pendekatan demokratis yang digaungkan Öcalan bisa menjadi jembatan menuju perdamaian.
Jika berhasil, ini tidak hanya akan mengakhiri konflik domestik Turkiye, tetapi juga meredakan ketegangan geopolitik dengan negara tetangga, membuka jalan bagi stabilitas regional (Timur Tengah) yang lebih luas. (Ihsan Mujahid)
