Abu Dhabi — Dalam beberapa tahun terakhir, Uni Emirat Arab (UEA) menunjukkan sikap keras terhadap Ikhwanul Muslimin dan gerakan Islam politik lainnya.
Pernyataan penasihat politik di Abu Dhabi yang menyerukan perluasan koalisi global melawan Ikhwan bukan sekadar retorika — ini mencerminkan kebijakan strategis UEA yang lebih luas dalam geopolitik regional.
Pernyataan itu mencuat kembali baru-baru ini ketika seorang penasihat Presiden UEA, Dr. Anwar Gargash, memuji rencana Presiden Amerika Serikat untuk memasukkan cabang Ikhwanul Muslimin ke dalam daftar organisasi teroris, menyebutnya sebagai keputusan “berani dan bersejarah”.
Gargash mengatakan langkah itu akan membatasi pengaruh organisasi dalam kontrol masjid, jaringan finansial, dan organisasi politik secara internasional.
Sikap UEA terhadap Ikhwanul Muslimin
UEA telah lama memandang Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman terhadap stabilitas politik domestik dan regional. Sejak Arab Spring, Abu Dhabi mengambil posisi untuk menolak setiap bentuk gerakan Islam politik yang dianggap dapat menginspirasi perubahan sosial yang tidak diatur oleh rezim otoriter.
Pada awal 2025, pemerintah UEA menambahkan 11 individu dan 8 entitas dengan dugaan keterkaitan Ikhwanul Muslimin ke dalam daftar “teroris nasional” sebagai bagian dari tindakan kontra-terorisme untuk memutus jejaring dan sumber pendanaan mereka.
Selain tindakan administratif, UAE Fatwa Council secara resmi menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris dan mengimbau umat Islam menjauhi kelompok tersebut karena dianggap mendukung ekstremisme dan konflik.
Pendekatan ini juga merupakan lanjutan dari dukungan UEA terhadap langkah negara-negara Arab lain seperti Arab Saudi dan Yordania yang sama-sama melarang Ikhwan atas alasan keamanan dan stabilitas.
Alasan Strategis UEA Menentang Ikhwan
UEA melihat gerakan politik Islam sebagai ancaman potensial untuk kekuasaan otoriter yang ada. Gerakan tersebut dianggap bisa menginspirasi perlawanan terhadap rezim yang kurang demokratis, sebagaimana pernah terjadi di Mesir.
Pendekatan keras UEA juga dipengaruhi oleh urusan ekonomi: stabilitas politik di negara-negara lain dianggap penting untuk melindungi investasi besar mereka — termasuk pelabuhan, bandara, dan rute perdagangan strategis yang melintasi Afrika Timur dan Laut Merah. Ketegangan serta konflik di negara yang dipengaruhi kekuatan politik Islam dapat menghambat aliran modal dan logistik.
Dalam narasi internasionalnya, UEA mempromosikan versi Islam yang lebih “toleran dan damai” — termasuk melalui inisiatif seperti Document on Human Fraternity antara Al-Azhar dan Vatikan — sebagai alternatif terhadap bentuk politik Islam yang mereka anggap radikal atau destabilising.
Peran Amerika Serikat dan Israel
Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memasukkan cabang Ikhwanul Muslimin di Mesir, Yordania, dan Lebanon ke dalam daftar organisasi teroris pada akhir 2025 dipandang oleh banyak analis sebagai hasil tekanan politik dari sekutu kawasan seperti UEA dan Israel — bukan semata aksi kontra-terorisme berbasis bukti objektif.
Ikhwanul Muslimin sendiri telah menolak penetapan AS tersebut dan menuding adanya campur tangan UEA dan Israel dalam proses kebijakan tersebut. Mereka menilai keputusan itu bermotif politik dan bukan refleksi ancaman terorisme sesungguhnya.
Beberapa analis media internasional (termasuk dari Al Jazeera) bahkan menyebut langkah ini lebih banyak mengabdi pada tujuan geopolitik daripada keselamatan secara global, dan berpotensi memperkuat posisi diplomatik Israel di kawasan.
Kolaborasi UEA–AS–Israel dalam Politik Regional
Sejak normalisasi hubungan UEA dengan Israel melalui Abraham Accords, hubungan Abu Dhabi dengan Tel Aviv dan Washington semakin erat dalam ranah keamanan dan diplomasi. Normalisasi itu membuka jalan bagi kerja sama strategis di bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan, sekaligus menurunkan hambatan politik bagi kolaborasi kontra-Islam politik Islam.
Namun hubungan ini juga kontroversial: kritik dari berbagai media independen mengatakan bahwa normalisasi tersebut terlihat tetap berlangsung meskipun banyak warga Arab memprotes kebijakan Israel di Gaza.
Reaksi Ikhwanul Muslimin
Ikhwanul Muslimin, meski menghadapi tekanan politik, hukum, dan diplomatik yang meningkat, menolak tuduhan terorisme dan menyerukan dialog serta jalur hukum internasional untuk mempertahankan hak politik mereka. Kelompok ini menegaskan bahwa label teroris tidak berdasar dan merupakan hasil tekanan luar negeri — khususnya dari UEA dan Israel — kepada pemerintahan AS.
Kelompok ini juga menekankan bahwa mereka tetap bersikap damai dan menolak kekerasan ekstrem, meskipun sejarahnya di beberapa negara pernah terlibat politik secara aktif.
Kesimpulan
UEA telah membangun kebijakan luar negeri yang secara konsisten menentang Ikhwanul Muslimin, karena dianggap berpotensi mengancam stabilitas rezim, merusak iklim investasi, serta mempengaruhi geopolitik regional.
Sikap ini didukung oleh tindakan administratif internal, upaya diplomatik internasional, dan kolaborasi dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Israel. Respons Ikhwan sendiri masih bersifat politik dan hukum, sambil berusaha mempertahankan legitimasi dan citranya di mata publik internasional.
